Selain masih baru, kursi impor ini jadi menarik perhatian karena berbeda dari kursi yang selama ini ada di setiap ruang rapat DPR. Sebab, selama ini di setiap ruang rapat DPR kursinya berbahan kayu yang dilapisi busa dan kain beludru. Sementara kursi di ruang Banggar yang baru adalah kursi kantor yang rangkanya terbuat alumunium. Sementara kursi jok terbuat dari busa poliuretan mencakup dalam tiga_dimensi mesh kain spacer sutra.
Kursi-kursi yang nantinya dipakai para anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR ibaratnya bak mobil Ferrari. Sangat berkelas dan nyaman digunakan. Kursi yang dipakai ruangan Banggar adalah kursi ID Concept yang diproduksi Vitra, perusahaan mebel asal Jerman. Kursi bertipe ID Concept, merupakan varian terbaru yang diproduksi Vitra yang diluncurkan di pasaran Asia pada pertengahan 2011. �Ad apun untuk ruang rapat Banggar DPR tipe yang dipasok �adalah ID Trim, dan ID Trim L.
�"Untuk ID Trim L, DPR memesan 4 unit untuk pimpinan Banggar. Kalau tipe ID Trim yang untuk anggota Banggar sebanyak 173 unit," ujar karyawati PT Dekorindo Selbytra Nugraha (DSN), Veronika, kepada majalah detik.
PT DSN yang beralamat di Jalan Kemang Selatan, Nomor 89 merupakan agen tunggal kursi merek Vitra di Indonesia. Perusahaan milik Selby Nugraha Rahman ini sudah menjadi agen tunggal kursi merek Vitra �sejak 20 tahun lalu. Nah, lewat PT DSN inilah kursi-kursi merek Vitra kini mengisi ruang rapat Banggar DPR yang baru direnovasi.� Menurut Selby, kedua kursi itu memiliki banyak keuanggulan. "Kursi yang kami jual memang sangat berguna untuk mencegah sakit di tulang belakang, makanya sering produk ini direkomendasikan oleh konsultan, dan designer untuk pemakaian yang panjang," kata Selby dalam emailnya kepada majalah detik.
Menurut Veronika, kursi untuk Banggar selain berkualitas juga �bersertifikat resmi untuk sistem egronomicnya.�"Sistem egronomic yang dimiliki ID Concept memungkinkan kursi itu bisa digunakan oleh siapapun. Baik yang bertubuh kecil maupun besar. Kursi ini bergaransi sampai 15 tahun. Jadi wajar harganya mahal," terang Veronika.
Kursi dari perusahaan Selby itu kini menuai kontroversi karena dinilai terlalu mewah dan mahal. Kursi yang didesain Antonio Citterio itu untuk jenis kursi bertipe ID Trim, yang diperuntukan anggota Banggar disebut-sebut harganya Rp 12 juta. Sementara untuk ID Trim L, buat pimpinan Banggar harganya mencapai Rp 24 juta.� Anggota Badan Kehormatan (BK) DPR Ali Maschan Moesa membenarkan harga kursi impor untuk pimpinan Banggar mencapai Rp 24 juta. �Keterangan itu sebelumnya juga �terucap dari mulut Kepala Biro Pemeliharaan Pembangunan dan Instalasi DPR Sumirat.
Kisaran harga itu terucap �saat ditanya salah seorang anggota BK DPR yang berkunjung ke ruangan Banggar, Selasa 17 Januari 2012. Ketika itu, salah seorang anggota BK mengonfirmasi informasi yang beredar bahwa harga satu kursi mencapai Rp 24 juta. Sumirat pun kemudian membenarkan angka itu.
Sementara Selby justru menyatakan, harga kursi ID Trim adalah�2.393 Euro atau sekitar Rp 27,820 juta,, sedangkan ID Trim L seharga�2.362 Euro atau sekitar Rp 27,459 juta. Sayang Selby yang saat ini masih di luar kota tidak mau memberi jawaban lebih jauh. Namun dari sejumlah situs yang menawarkan kursi merek Vitra jenis ID Concept harganya tidak setinggi itu. Dari penelusuran majalah detik di sejumlah situs internet, harga untuk kursi jenis ID Trim, yang diperuntukkan pimpinan Banggar hanya 810 Euro atau bila dikonversi ke dalam rupiah hanya Rp 9.541.800 (1 euro = Rp 11.780).
Sedangkan untuk ID Trim L harganya 1,016 euro atau Rp 11.968.480. Dengan kata lain, harga kursi untuk pimpinan Banggar melonjak dua kali lipat dari harga normal.� Hal yang sama juga dikatakan Ketua Umum �Asosiasi Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Ambar Tjahyono. Menurut Ambar, dari situs Vitra yang dilihatnya, �harga untuk office chair �kisarannya Rp 5 juta-Rp 7 jutaan.
"Kalau pun mereka bilang kursi yang dibeli DPR model terbaru dengan banyak keunggulannya, harganya paling tidak lebih dari Rp 10 juta. Dan pabrikan dalam negeri juga bisa membuat kursi semacam itu," ujar Tjahyono. Selain harganya yang dianggap janggal, sangat disayangkan para wakil rakyat lebih memilih barang impor dibanding produk karya anak negeri sendiri. Padahal kualitas mebel buatan dalam negeri berkualitas ekspor dan punya sertifikat juga.
Untuk memastikan harga sebenarnya dari kursi impor itu, Ketua BK DPR M Prakosa menyatakan akan memanggil semua pihak yang terkait dalam proyek, termasuk supplier barang dan jasa. "Kita juga akan memanggil PT Dekorindo, pemasok kursi impor itu pada Selasa (24/1/2012) depan," ungkap Prakoso kepada majalah detik.�
Sekjen DPR Nining Indra Saleh tidak mau memberikan jawaban yang jelas terkait tudingan adanya dugaan mark up dalam pengadaan kursi di ruang Banggar DPR. Ia malah menyarankan untuk menunggu hasil audit BPKP.� Namun audit oleh BPK atau BPKP dianggap Uchok Sky Khadafi dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) tidak bisa �menguak dugaan mark up pengadaan kursi atau renovasi ruang Banggar.�KPK harus turun tangan.
"Kursi yang ada sekarang aja bisa bikin politisi tidur saat rapat. Apalagi kalau dikasih kursi nyaman dan mahal," �kritik Uchok soal hobi DPR memilih fasilitas mewah.
Menyingkap Sosok Nining Indra Saleh
Nama Nining Indra Saleh menjadi sorotan. Pasca mencuatnya proyek renovasi ruangan Banggar DPR, Nining, yang menjabat Sekjen DPR, itu, dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Bahkan, beberapa anggota DPR mengusulkan supaya Nining ditendang dari Gedung DPR alias dipecat.
Tapi Nining tak bergeming. Menurutnya, semua proyek yang dikerjakan Sekjen bukan peran lembaganya semata. Sebab, sebagian besar proyek di lingkungan DPR adalah usulan dari para anggota DPR sendiri. Lagi pula, setiap anggaran yang diajukan sudah melalui persetujuan anggota dewan yang duduk di Badan Anggaran dan Rumah Tangga (BURT) DPR.
Perempuan kelahiran Cirebon, Jawa Barat, 13 April 1955, itu, menduduki jabatan Sekjen DPR sejak 2005, semasa DPR dipimpin Agung Laksono. Penunjukan Nining sebagai Sekjen DPR berdasarkan PP No 23 Tahun 2005.
Meski namanya sering menjadi perbincangan, namun tak banyak orang yang tahu tentang kehidupan Nining di luar kegiatannya di DPR. Bahkan, sejumlah anggota
DPR maupun pegawai di kesekertarian DPR tak tahu di mana rumahnya. Yang mereka tahu, Nining tinggal di Komplek DPR, Kalibata.
Sementara, menurut hasil Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang diperoleh majalah detik, Nining tercatat memiliki harta kekayaan per 14 Mei 2009 sebesar Rp 1.810.650.039 dan US$ 50.954. Kekayaan tersebut berupa harta bergerak dan tak bergerak.
Harta tak bergerak Nining antara lain tanah dengan luas ribuan meter per segi di Cirebon, Bogor, dan Jakarta Barat. Sementara harta bergerak Nining di antaranya logam mulia dan giro atau setara kas lainnya senilai ratusan juta rupiah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar