Pukul 16.00 WIB, Nining yang mengenakan batik kecoklatan datang ditemani 3 stafnya. Sekjen DPR itu terkaget-kaget ketika bertemu kembali dengan reporter majalah detik, M Rizal di rumah Marzuki. Sebelumnya ketika bertemu di DPR, Nining sudah menolak untuk diwawancara khusus.
Setelah 30 menit menunggu, Nining baru bisa bertemu Marzuki. Ketua DPR itu baru tiba dari Ethiopia usai menghadiri pertemuan ke-6 Parlemen Uni Afrika yang berlangsung di Addis Ababa. Jetlag belum hilang, Marzuki sudah harus pusing menghadapi kontroversi renovasi ruang rapat Banggar.
Maka begitu ketemu Nining, Marzuki tidak bisa menahan emosi. Ia merasa kecolongan karena tidak mendapat laporan secara mendetail soal proyek kontroversial tersebut.
Marzuki wajar marah sebab renovasi Banggar senilai Rp 20 miliar lebih itu ujung-ujungnya menyeret Marzuki yang menjabat Ketua DPR juga merangkap Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. Ia jadi sasaran kemarahan sebab BURT lah yang meneken setiap anggaran yang diajukan Sekjen DPR, termasuk proyek renovasi dan pengadaan barang di ruang Banggar.
Maka tidak dapat dihindari, pertemuan di ruang keluarga Marzuki itu pun berlangsung tegang. Marzuki memarahi Nining. "Ibu Nining sudah sering saya nasihati supaya jangan lupa lapor kalau ada hal yang penting. Apalagi masalah renovasi ruang Banggar," kata Marzuki kepada majalah detik yang menemui Ketua DPR itu di rumahnya, Kamis sore itu.
Mendapati kemarahan Marzuki, Nining dengan wajah tetap tertunduk hanya bisa menjawab pelan. " Iya salah saya Pak, tidak lapor masalah detailnya ke pimpinan DPR," ujar Nining.
Pertemuan Marzuki dan Nining berlangsung sekitar 2 jam. Usai salat Maghrib, Marzuki meninggalkan rumahnya karena harus menghadiri suatu acara. Begitu Marzuki keluar, Nining pun ikut pergi. Ia lagi-lagi tidak mau memberi keterangan. “Su
***
Renovasi ruang Banggar DPR yang dilakukan Sekjen DPR menuai protes sebab dinilai kelewat mewah dan banyak kejanggalan. Lampu penerangan ruang rapat, misalnya mencapai Rp 250 juta, dan kursi pimpinan Banggar yang harga satuannya menembus angka Rp 24 juta.
Renovasi ini memang fantastis. Awalnya ruangan Banggar itu hanya dikeluhkan lantaran lampunya sudah agak redup dan catnya sudah sedikit pudar warnanya. Namun ternyata bukan hanya lampu yang diganti. Tapi seluruh ruangan dan isinya juga diganti dengan perabotan yang canggih.
Salah satu pekerjaan yang dinilai cukup aneh adalah ruang tunggu Menteri dan Anggota Banggar yang dilengkapi dengan sistem anti sadap. Masing-masing ruangan luasnya 6x6 meter persegi dan terletak di belakang ruang rapat Banggar di lantai 2 Gedung Nusantara II. Jadi kalau mau masuk ke ruang tunggu harus melewati ruang rapat dahulu.
Skema ruang tunggu ini jelas berbeda dengan ruang-ruang rapat komisi atau fraksi. Sebab ruang tunggu di ruang rapat fraksi atau komisi posisinya ada di depan pintu masuk ruang rapat. Jadi begitu tamu atau anggota ingin masuk mereka langsung ke ruang tunggu dahulu. Jangan heran karena ruangan yang berbeda dari yang ada sebelumnya, beberapa anggota DPR merasa heran.
"Kok jadi aneh yah. Bikin ruangan yang anti sadap segala. Emang takut disadap siapa?" tanya salah satu anggota Badan Kehormatan (BK) DPR Ali Maschan Moesa.
Anehnya, dalam proyek renovasi masing-masing pihak terkait terlibat aksi saling tuding. Sekjen yang menjadi eksekutor berkilah, renovasi merupakan keinginan dari pimpinan Banggar.
Menurut Nining, pihaknya telah menyertakan rekaman rapat Sekjen, BURT, dan Banggar saat menyerahkan surat permohonan renovasi ruang Banggar DPR kepada pimpinan DPR. Salah satu isi rekaman antara lain menyangkut permintaan renovasi berikut pemilihan furniture-nya.
Ketua Banggar DPR Melchias Markus Mekeng tidak terima dengan adanya rekaman itu. "Silakan dibuka, yang kami tahu rapat di sini sifatnya konsultasi tidak ada rekaman. Kalau misalnya Sekjen buat rekaman, kami akan tuntut Sekjen karena itu dilarang," kata Mekeng. Keributan bukan hanya antara Banggar dan Sekjen. Marzuki yang meneken seluruh anggaran untuk semua proyek yang dilakukan Sekjen juga tidak mau disalahkan.
"Saya kan hanya menandatangani ajuan anggaran dari Sekjen. Saya tidak dilapori detail proyek-proyeknya,” kata Marzuki pada majalah detik.
Belakangan diketahui, Marzuki memang tidak hadir dalam rapat pengambilan keputusan proyek ruang Banggar Rp 20 miliar. Rapat finalisasi sekaligus pengambilan keputusan dilakukan di Wisma DPR Kopo, pada 9 Desember 2011. Saat itu Marzuki sibuk.
Keputusan proyek itu diteken Wakil Ketua BURT Pius Lustrilanang selaku pemimpin rapat. Menurut Pius, keputusan itu disepakati rapat pleno BURT DPR. Kalau ada mark up, menurut Pius, terjadi di Kesekjenan karena lembaga ini yang menyusun anggaran atas permintaan Banggar. “Sekarang ini kan semua cari kambing hitam. Ada masalah, semua cari kambing hitam," ujar Pius.
Sebelum kontroversi ruangan Banggar, DPR sudah panen kemarahan saat akan membangun gedung baru dengan anggaran Rp 800 miliar. Rencana pembangunan gedung meski anggaran diturunkan jadi Rp 500 miliar itu lantas batal. Namun ternyata angka Rp 500 miliar itu tetap dihabiskan DPR untuk perawatan gedung DPR yang salah satunya untuk merenovasi ruang Banggar.
"Dari kasus ini, DPR jelas sekali bohong, membual. Mereka tidak rela proyek itu batal," kritik Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra Uchok Sky Khadafi.
Aksi saling tuding antara Sekjen dan anggota DPR, menurut Uchok lantaran kedua belah pihak memang "ada main" dalam proyek-proyek di DPR. Ketika ketahuan mereka kemudian saling lempar batu dan cuci tangan.
Apakah benar DPR ada main dalam proyek kontroversi itu? Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Muhammad Prakosa tidak berani member kepastian. “Saya tidak tahu persis dan belum menerima laporannya,” kata Prakosa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar